Kami Melayani Jasa Perizinan Pertanahan dan Bangunan ; Izin IMB, Izin KRK, Izin SLF, Izin AMDAL, SIPPT, RTLB, SP3L, PERTELAAN

Peraturan tentang Mendirikan Bangunan

image

Peraturan tentang Mendirikan Bangunan

  • Penerimaan berkas Permohonan IMB Rumah Tinggal, kecuali terletak di kompleks (Real Estat) adalah di Loket Pelayanan IMB, Seksi Perizinan Kecamatan, dan penerbitan IMB di Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat. 
  • Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kompleks / Real Estat dan Bangunan Umum dengan ketinggian sampai dengan 8 lantai adalah di Suku Dinas Perizinan Bangunan Suku Dinas Kota Administrasi setempat. 
  • Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Umum dengan ketinggian 9 lantai atau lebih, adalah di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta. 
I. PERMOHONAN IMB RUMAH TINGGAL 
1. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL : 
  • Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Seksi Perizinan Bangunan Kecamatan setempat. 
  • Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta. 
  • Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB. 
  • Penilai akan membuat Surat Perintah Setor Retribusi IMB untuk Pemohon. 
  • Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kecamatan, dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS). 
  • Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk dikirim ke Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi. 
  • Suku Dinas Perizinan memproses berkas PIMB untuk diterbitkan IMB. 
  • IMB Rumah Tinggal yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Kecamatan, dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek. 
2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL : 
  • Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan, bila pemohon a/n perusahaan/ pengembang), 1 set, 
  • Fotocopy Akte Perusahaan (bila pemohon a/n perusahaan), 1 set, 
  • Fotocopy KTP Pemilik tanah/ Pemohon, 1 lbr, 
  • Fotocopy NPWP Pemohon, 1 lbr. 
  • Fotocopy surat kepemilikan tanah, dapat berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir Notaris atau dilegalisir petugas loket (dengan menunjukkan aslinya) atau Kartu Kapling dari Pemerintah Daerah/ Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/ Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling atau Girik dengan dilengkapi Surat Keterangan Lurah, 1 set, 
  • Fotocopy Surat Tagihan dan Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan, 1 set, 
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Suku Dinas Tata Ruang, 7 lbr, 
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), apabila pada lokasi dimaksud karena peruntukannya, disyaratkan RTLB, dari Suku Dinas Tata Ruang, 7 lbr, 
  • Fotocopy SIPPT dari Gub. bila luas tanah 5.000 M2 atau lebih (spt : untuk Real Estat, dsb.), 1 set, 
  • Gambar Rencana Arsitektur yang di tandatangani Perencana pemilik SIBP, 7 set, 
  • Rekomendasi TPAK untuk perencanaan arsitektur bangunan, bila lokasi bangunan termasuk golongan pemugaran A atau B (Menteng atau Kebayoran Baru), 1 set, 
  • Perhitungan dan Gambar Rencana Konstruksi yang ditandatangani perencana konstruksi pemilik SIBP (untuk bangunan bertingkat dengan bentang lebih dari 5 meter), 4 set. 
3 BIAYA RETRIBUSI IMB. 
  • Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Rumah Besar/ Sedang/ Kecil) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006, 
  • Retribusi IMB dihitung dengan rumus : Luas total lantai bangunan x Harga Satuan. 
  • Pembayaran Retribusi Rmah Tinggal dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Seksi Pelayanan IMB Kecamatan dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah. 
  • Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB 
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB RUMAH TINGGAL. 
  • IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kotamadya setempat. 
  • Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 10 hari kerja. 
  • IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan. 
5. PELAKSANAAN BANGUNAN. 
  • Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan. 
  • Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan. 
  • Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan. 
  • Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan. 
  • Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Seksi P2B Kecamatan. 
II. TATACARA PERMOHONAN IMB BANGUNAN UMUM
(NON RUMAH TINGGAL) s/d 8 Lantai
dan 
BANGUNAN RUMAH TINGGAL Pemugaran Gol.A dan B,
atau Komplek Perumahan. 
1. TATACARA PERMOHONAN IMB (PIMB) BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL s/d 8 Lantai dan BANGUNAN RUMAH TINGGAL Pemugaran Gol A dan B atau Komplek Perumahan : 
  • Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi setempat. 
  • Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta. 
  • Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB. 
  • Penilai akan membuat Surat Perintah Setor Retribusi IMB untuk Pemohon. 
  • Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kota Administrasi dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS). 
  • Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk diterbitkan IMB oleh Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi. 
  • IMB Rumah Tinggal Pemugaran dan Bangunan Umum yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek. 
2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB.
  • Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan/instansi, bila pemohon adalah Badan Hukum),
  • Fotcopy Akte Pendirian Perusahaan (bila pemohon adalah perusahaan),
  • Fotocopy KTP Pemohon,
  • Fotocopy NPWP Pemohon,
  • Fotocopy Sertifikat Tanah, yang dilegalisir Notaris atau dilegalisir petugas loket setelah ditunjukkan aslinya.
  • Fotocopy SPT dan Bukti pembayaran PBB tahun berjalan.
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
  • Fotocopy SIPPT dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih,
  • Gambar Rencana Arsitektur yang ditanda tangani Perencana/ Arsitek pemegang SIPTB,
  • Rekomendasi hasil persetujuan TPAK, apabila luas bangunan 1.500 M2 atau lebih,
  • Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,
  • Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur yang ditanda tangani oleh Perencana Struktur pemegang SIPTB,
  • Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 8 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement, atau bangunan dengan struktur khusus.
  • Gambar Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan, yang ditanda tangani oleh Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan pemegang SIPTB, yang meliputi bidang-bidang :
  • Instalasi Listrik Arus Kuat,
  • Instalasi Listrik Arus Lemah,
  • Instalasi Proteksi thd Kebakaran,
  • Instalasi Pemipaan (plumbing),
  • Instalasi Transportasi dalam Gedung (Elevator/ Lift),
  • Design Report. 
  • Persetujuan Hasil Sidang TPIB, apabila luas bangunan 800 M2 atau lebih atau bangunan tertentu yang memerlukan penilaian instalasi khusus.
  • Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 15.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 15.000 M2.
  • Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.
  • Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/ Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon). 
3. BIAYA RETRIBUSI IMB. 
  • Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Bangunan Usaha/ Bang.Sosial/ Bang.Sementara) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006, 
  • Retribusi IMB dihitung dengan rumus : Luas total lantai bangunan x Harga Satuan. 
  • Pembayaran Retribusi IMB dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Suku Dinas Perizinan Kota Admionistrasi dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah. 
  • Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB 
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB. 
  • IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kotamadya setempat. 
  • Penyelesaian IMB Bukan Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 14 hari kerja. 
  • IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan. 
5. PELAKSANAAN BANGUNAN. 
  • Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan. 
  • Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan. 
  • Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan. 
  • Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan. 
  • Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi. 
III. TATACARA PERMOHONAN IMB BANGUNAN UMUM (NON RUMAH TINGGAL)
      9 Lantai atau lebih.
1. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN IMB (PIMB) 
  • Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 
  • Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta. 
  • Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis lengkap, maka Gambar Rencana Arsitektur diajukan untuk disidangkan terlebih dahulu di TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota) 
  • Setelah lulus sidang TPAK maka untuk proses IMB, akan diperiksa lapangan untuk mencek apakah bangunan sdh dilaksanakan atau belum, 
  • Selanjutnya petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB. 
  • Penilai akan membuat Surat Perintah Setor Retribusi IMB untuk Pemohon. 
  • Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Propinsi dan pemohon akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS). 
  • Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk diterbitkan IMB dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian teknis Struktur oleh Sidang TPKB (Tim Penasehat Konstruksi Bangunan) dan teknis Instalasi serta Perlengkapan Bangunan oleh TPIB (Tim Penasehat Instalasi Bangunan). 
  • Setelah teknis lulus dinilai oleh TPKB dan TPIB maka IMB diproses perbal untuk penerbitannya. 
  • IMB yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek. 
2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB.
  • Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan/instansi, bila pemohon adalah Badan Hukum),
  • Fotcopy Akte Pendirian Perusahaan (bila pemohon adalah perusahaan),
  • Fotocopy KTP Pemohon,
  • Fotocopy NPWP Pemohon,
  • Fotocopy Sertifikat Tanah, yang telah dilegalisir Notaris,
  • Fotocopy SPT dan Bukti pembayaran PBB tahun berjalan.
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Ruang,
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari Dinas Tata Ruang,
  • Fotocopy SIPPT dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih,
  • Gambar Rencana Arsitektur yang ditanda tangani Perencana/ Arsitek pemegang SIPTB,
  • Rekomendasi hasil persetujuan TPAK, apabila luas bangunan 1.500 M2 atau lebih,
  • Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,
  • Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur yang ditanda tangani oleh Perencana Struktur pemegang SIPTB,
  • Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 8 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement, atau bangunan dengan struktur khusus.
  • Gambar Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan, yang ditanda tangani oleh Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan pemegang SIPTB, yang meliputi bidang-bidang :
  1. Instalasi Listrik Arus Kuat,
  2. Instalasi Listrik Arus Lemah,
  3. Instalasi Proteksi thd Kebakaran,
  4. Instalasi Pemipaan (plumbing),
  5. Instalasi Transportasi dalam Gedung (Elevator/ Lift),
  6. Design Report. 
  7. Persetujuan Hasil Sidang TPIB, apabila luas bangunan 800 M2 atau lebih atau bangunan tertentu yang memerlukan penilaian instalasi khusus.
  8. Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 15.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 15.000 M2.
  9. Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.
  10. Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/ Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon). 
 3. BIAYA RETRIBUSI IMB. 
  • Retribusi IMB, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Bangunan Usaha/ Bang.Sosial/ Bang.Industri, dsb) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006, 
  • Retribusi IMB dihitung dengan rumus : Luas total lantai bangunan x Harga Satuan. 
  • Pembayaran Retribusi IMB dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Suku Dinas Perizinan Kota Admionistrasi dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah. 
  • Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB 
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB. 
  • IMB diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 
  • Penyelesaian IMB, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 40 hari kerja. 
  • IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan. 
5. PELAKSANAAN BANGUNAN. 
  • Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan. 
  • Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan. 
  • Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan. 
  • Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan. 
  • Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi. 
SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI (SLF)
I.JENIS PERIZINAN BANGUNAN. 
Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2010, terdiri dari : 
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 
II.PENGERTIAN : 
  1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasar hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat dapat dimanfaatkan. 
  2. SLF harus dimiliki bangunan gedung, sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan. SLF diterbitkan dengan masa berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah tinggal. 
  3. Sebelum masa berlaku SLF habis, maka harus diajukan kembali permohonan perpanjangan SLF, dengan dilengkapi laporan hasil pengkajian bangunan gedung (yang harus dibuat oleh pengkaji yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan/ IPTB) 
III.KELENGKAPAN PERSYARATAN SLF setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan. 
1. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB. 
2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari : 
  • Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ; 
  • Fotokopi TDR/SIUJK Pemborong dan surat izin bekerja/SIPTB Direksi Pengawas ; 
  • Laporan lengkap Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ; 
  • Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB. 
3. Fotocopy IMB (1 set) yang terdiri dari : 
  • Surat Keputusan IMB ; 
  • Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ; 
  • Gambar arsitektur lampiran IMB. 
4. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 3, harus dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi : 
  • Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/ Genset, 
  • Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydran, dsb.) 
  • Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift), 
  • Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air Kotor. 
  • Foto bangunan, 
  • Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan ban mobil, railing / parapet.
  • Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan disertai gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya.
IV.TATACARA / PROSES SLF untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal s/d 8 lantai. 
  1. Pengajuan SLF dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan gedung selesai keseluruhan dengan dilengkapi data-data kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut butir III diatas. 
  2. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Perizinan Bangunan wilayah Kota Administrasi setempat. 
  3. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan mengirmkan berkas ke Suku dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan untuk pemeriksaan lapangan dan membuat laporan serta rekomendasi kepada Suku Dinas Perizinan Bangunan untuk penerbitan SLF. 
  4. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan SLF. 
  5. SLF yang sudah diterbitkan akan dikirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk pengambilan SLF 
  6. Pemilik atau kuasanya (dengan mkenunjukkan Surat Kuasa dari Pemilik) dapat mengambil SLF di Loket Pelayanan Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat. 
Untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal dengan ketinggian lebih dari 8 Lantai, maka Pengajuan Permohonan dan proses Penerbitan SLF adalah di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta. 
PERPANJANGAN SLF 
PENGERTIAN 
  • IMB atau izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan, setelah rencana bangunan memenuhi aspek teknis ketentuan peraturan bangunan dan memenuhi persyaratan rencana kota. 
  • SLF atau Sertifikat Layak Fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 
  • Sebelum habis masa berlaku SLF (untuk bangunan non rumah tinggal 5 tahun dan untuk bangunan rumah tinggal 10 tahun), maka harus diajukan permohonan perpanjangan SLF untuk dapat dilanjutkan pemanfaatan bangunan gedungnya. Permohonan perpanjangan harus dilengkapi dengan hasil pengkajian bangunan gedung yang dilakukan oleh pengkaji bangunan gedung yang memilikiIzin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB). 
TATACARA PERMOHONAN Perpanjangan SLF. 
TATACARA PENGAJUAN : 
Ketentuan yang mengatur tentang hal tsb diatas adalah SK Gub.Prov.DKI Jakarta No..... Tahun 2010. 
Untuk permohonan perpanjangan SLF, Pemilik / Pengelola bangunan wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia, selambat-lambatnya 30 hari sebelum batas waktu SLF (yang berlaku 5 tahun). 
Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Perpanjangan SLF adalah sbb : 
  1. Fotocopy KTP Pemohon, sebanyak 1 lembar ; 
  2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/ sertifikat tanah, sebanyak 1 set, 
  3. Fotocopy IMB dan IPB/ KMB/ SLF terakhir) sebanyak 1 set, yang terdiri dari : 
    • - SK IMB dan IPB/ KMB/ SLF ; 
    • - Peta Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Blok Plan ( PetaTata Letak Bangunan) ; 
    • - Gambar Arsitektur bangunan lampiran IMB ; 
  4. Gambar Arsitektur Bangunan (As Build Drawing) kondisi terakhir / sesuai keadaan lapangan), sebanyak 4 set, 
  5. Gambar Struktur Utama Bangunan, sebanyak 4 set, 
  6. Gambar dan Kajian Pengaman Bangunan Parkir (bila ada bangunan parkir), 
  7. Gambar Instalasi dan Perlengkapan Bangunan berupa diagram satu garis sesuai keadaan lapangan ; 
  8. Foto bangunan dan bagian-bagian penting bangunan dan foto letak Sumur Resapan Air Hujan sesuai keadaan lapangan ; 
  9. Laporan hasil pemeliharaan bangunan sebanyak 3 set, yang dibuat oleh tenaga ahli (pemegang SIPTB/ Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan) dari unit/divisi pemeliharaan bangunan yang bersangkutan, atau ;
  10. Laporan pengkajian teknis bangunan, sebanyak 3 set, yang dibuat oleh tenaga ahli (yang memiliki SIPTB) yang ditunjuk oleh Pemilik/Pengelola Bangunan, 
  11. Laporan Pengkajian / Unit Pemelihara bangunan tersebut harus memuat : 
    • 1) Data Administrasi dan teknis bangunan ; 
    • 2) Kelaikan bangunan dari bidang arsitektur, struktur dan instalasi / perlengkapan bangunan ; 
    • 3) Hasil uji coba dan rekomendasi instansi terkait, untuk instalasi dan perlengkapannya bagi instalasi tertentu yang disyaratkan (spt. pemadam kebakaran, lift, dsb) ; 
    • 4) Kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan ; 
    • 5) Usul perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk kelaikan bangunan.
    • 6) Tambahan bagi laporan yang dibuat oleh unit/divisi pemelihara bangunan sendiri (butir g), perlu dilengkapi : 
      • - Jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan ; 
      • - Laporan Hasil pemeliharaan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan (termasuk hasil perbaikan dan penggantian/penggantian yang pernah dilakukan) ; 
  12. Setelah semua kelengkapan persyaratan diatas lengkap, maka dapat diajukan permohonan Perpanjangan SLF. 
  13. Pengajuan Permohonan Perpanjangan SLF untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal sampai dengan 8 Lantai adalah ke Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi setempat, dan 
  14. Untuk Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal diatas 8 Lantai adalah ke Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta. 
  15. CATATAN : 
  • Sesuai ketentuan yang berlaku maka setiap lokasi bangunan harus membuat Sumur Resapan Air Hujan, dengan perhitungan volume 1 M3 setiap 25 M2 luas bidang atap, 
  • Untuk bangunan/gedung parkir harus dibuat kajian tentang parapet dan stopper pengamanan bangunan parkir. 

Thu, 1 Mar 2018 @12:42

Copyright © 2018 PT. IMAJI KREASI SUKSES · All Rights Reserved
powered by sitekno